Jokowi Larang Menteri Bicara Tunda Pemilu, Siapa Saja yang Pernah? | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo  -   Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan larangan kepada para para menterinya berbicara soal penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Arahan disampaikan ke para menterinya.

Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diikuti para menteri.

Arahan Jokowi ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," tegasnya lagi.

Lantas, siapa saja menteri yang pernah menyinggung soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden?

Tim redaksi merangkaumnya dari catatan pemberitaan detikcom. Ada sejumlah nama menteri yang tercatat pernah menyinggung atau menyuarakan perihal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, antara lain:

Bahlil Lahadalia
Sosok pertama yang terbilang cukup vokal menyuarakan ide perpanjangan masa jabatan presiden adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengklaim rata-rata para pelaku usaha setuju jika pemilihan presiden 2024 ditunda pelaksanaannya. Bahlil menyebut saat ini mereka baru bangkit usai babak belur akibat pandemi Covid-19.

Itu diamini oleh politikus Senior PDIP Hendrawan Supratikno. Ia mengatakan kronologi usulan itu berawal dari unsur pemerintah, yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

"Kita lihat kronologinya saja. Yang pertama melontarkan Bahlil yang merupakan unsur pemerintah. Baru kemudian disambut tiga petinggi parpol (PKB, Golkar, dan PAN). Sekarang bola di tengah lagi," kata dia kepada wartawan, Selasa (1/3/2022) silam.

Siapa lagi sosok lainnya? Buka halaman selanjutnya.

Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga tercatat pernah melontarkan informasi soal penundaan pemilu.

Salah satu alasan yang disampaikan adalah adanya big data yang menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi dan berharap Jokowi bisa menjabat lebih lama.

Klaim big data terkait keinginan rakyat soal penundaan pemilu awalnya disampaikan oleh Luhut saat mengikuti podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, seperti dilihat pada Jumat (11/3). Luhut mengklaim pihaknya memiliki big data aspirasi masyarakat terkait Pemilu 2024.

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.

Airlangga Hartarto
Meski tak gamblang, Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto juga pernah menyuarakan hal tersebut. Menurutnya, wacana penundaan pemilu merupakan aspirasi yang datang dari masyarakat.

Airlangga mengatakan wacana yang muncul merupakan upaya untuk menyerap aspirasi yang muncul di masyarakat.

"Tentu kami dari kami dari Partai Golkar, kami sudah sampaikan bahwa pertama tentu di masyarakat ada suara-suara yang harus kami serap. Kemudian, kedua, sudah bahas bahwa politik itu adalah kesepakatan dengan para ketua umum partai dan banyak hal yang harus dibahas, terutama ketua-ketua umum partai yang mendukung Bapak Presiden," ujarnya (10/3/2022) silam.

Pernyataan Airlangga itu disampaikan usai menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh di Kantor DPP NasDem.

Sumber :finance.detik

PT Rifan Financindo